Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislatif tingkat desa di Indonesia. BPD merupakan forum yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat desa dalam mengambil keputusan terkait pembangunan dan pemerintahan desa. Fungsi utama BPD adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat desa yang berperan dalam menyusun, mengesahkan, dan mengawasi peraturan desa serta mengontrol kinerja pemerintah desa.

BPD terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh warga desa. Jumlah anggota BPD dapat bervariasi tergantung pada jumlah penduduk desa. Tugas utama BPD meliputi pembahasan peraturan desa, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan desa, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, BPD memiliki wewenang untuk memberikan masukan, usulan, dan pertimbangan kepada kepala desa dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Selain itu, BPD juga bertugas menghimpun dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat desa kepada pemerintah desa.

Melalui mekanisme musyawarah, BPD menjadi tempat untuk menggalang kesepakatan antara anggota BPD dengan pemerintah desa dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. Keputusan yang dihasilkan oleh BPD memiliki kekuatan hukum dan harus dihormati serta dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dengan peran dan fungsinya yang penting, BPD memiliki peran strategis dalam menjalankan pemerintahan desa yang partisipatif dan demokratis. Lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan memperjuangkan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan.

Anggota BPD

NAMA JABATAN ALAMAT
Mokh Toha, Sp
Ketua BPD
Dsn Dempel,RT.03
Sulistiyowati
Anggota BPD
Dsn Dempel,RT.01
Andik Sudibyo
Anggota BPD
Dsn Dempel,RT.04
Mataji
Anggota BPD
Dsn Dempel,RT.02
Samsul Arif
Anggota BPD
Dsn Seduri,RT 06